Senin, 01 Juli 2013

Cara Menghitung Pajak Sesuai PP No 46 Tahun 2013

loading...
Ketentuan pajak penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Lalu objek pajak apa saja yang dikenai pajak penghasilan berdasarkan ketentuan PP Nomor 46 tahun 2013 ini? Dan bagaimana pula cara penghitungan, penyetoran dan pelaporan pph sesuai ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013?
ilustrasu pajak, perpajakan / www.ruangfreelance.com
Kebijakan pemerintah dengan pemberlakuan PP ini didasari dengan :
Maksud :
  • Untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan.
  • Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi.
  • Mengedukasi masyarakat untuk transparansi.
  • Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.
 Tujuan :
  • Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
  • Meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat.
  • Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Objek pajak yang dikenai pajak penghasilan berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 :
Yang dikenai PPh ini adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto (omset) yang tidak melebihi Rp. 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Peredaran bruto adalah jumlah peredaran omset semua gerai/counter/outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya. Pajak yang terutang dan harus dibayar adalah 1% dari jumlah peredaran bruto (omset).

Usaha meliputi : usaha dagang, industri dan jasa (toko, kios, los, kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung makan, salon).

Pajak penghasilan yang diatur oleh PP Nomor 46 tahun 2013 termasuk dalam PPh Pasal 4 ayat (2), bersifat final. Sehingga setoran bulanannya merupakan PPh Pasal 4 ayat (2), bukan PPh pasal 25.

Objek pajak yang tidak dikenai pajak penghasilan sesuai ketentuan PP Nomor 46 tahun 2013 :
  • Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Misalnya : dokter, advokat / pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara.
  • Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final (pasal 4 ayat 2). Misalnya : sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan, & pengawasan), PPh usaha migas.
  • Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.
Cara penyetoran dan pelaporan PPh sesuai ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013 :
Penyetoran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak). Jika SSP sudah validasi NTPN, wajib pajak tidak perlu melaporkan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) karena dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) sesuai tanggal validasi NTPN.

Kode penyetorannya, untuk kode akun pajak 411128 sedangkan kode jenis setoran 420. Penghasilan yang dibayar berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final dan/atau bersifat final.

Untuk tempat penyetoran pajak bisa ke BNI, Kantor Pos, dan BKK. Kalau aku sukanya di Kantor Pos. Setelah setor tidak perlu ke kantor pajak lagi untuk mendapatkan stempel, karena sistemnya sudah online.

Subjek Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013 :
Yang dikenai pajak penghasilan sesuai PP Nomor 46 tahun 2013 adalah :
  • Orang pribadi
  • Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT)
yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp. 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Baca juga : Info Lengkap Penerimaan CPNS 2014

Siapa yang TIDAK dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013?
  • Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum. Misalnya : pedagang keliling, pedagang  asongan, warung tenda di area kaki lima.
  • Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto (omzet) melebihi Rp. 4,8 miliar.
Demikianlah sedikit ulasan mengenai perpajakan, terutama tentang Cara Menghitung Pajak Sesuai PP No 46 Tahun 2013. Semoga bermanfaat :)
Cara Menghitung Pajak Sesuai PP No 46 Tahun 2013 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Unknown
 

Top